Jakarta – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengeluarkan pernyataan yang menyinggung sulitnya koordinasi antara KPK dan Presiden Joko Widodo. Nawawi menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) lebih mudah bertemu dengan Presiden dibandingkan pimpinan KPK. Pernyataan ini menimbulkan respons dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, yang merasa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta.
Dalam pernyataannya pada Jumat (13/9/2024), Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, membantah klaim Nawawi. Ia menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan tidak mencerminkan sikap Jokowi yang selama ini dikenal proaktif dalam pemberantasan korupsi. “Saya rasa itu pernyataan yang menyesatkan. Setahu saya, Presiden sangat terbuka untuk bertemu dengan siapa pun, terutama terkait lembaga antikorupsi seperti KPK,” ujar Noel dalam keterangannya.
Menurut Noel, Presiden Jokowi justru memiliki perhatian besar terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan, ia menyebut Jokowi selalu berusaha menjaga koordinasi dengan lembaga-lembaga penting, termasuk KPK. Hal ini, menurut Noel, terlihat dari perhatian Jokowi terhadap indeks persepsi korupsi yang sempat menurun. “Setahu saya, Pak Jokowi itu concern sekali terhadap lembaga ini, terutama dengan menurunnya indeks korupsi kita. Itu menjadi atensi beliau,” lanjutnya.
Baca Juga:
Noel mengingatkan bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, sebaiknya tidak ada pernyataan yang justru memicu kesalahpahaman atau penyesatan opini publik. Ia merasa pernyataan Nawawi mengenai sulitnya pimpinan KPK bertemu dengan Presiden hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. “Jangan di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi ini ada penyesatan opini. Itu tidak baik,” tegasnya.
Namun demikian, Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa pertemuan antara KPK dan Presiden merupakan hal yang sangat penting. Nawawi menyebut bahwa upaya untuk bertemu dengan Presiden sering kali mengalami kendala. Menurut Nawawi, hanya sekali dirinya bersama pimpinan KPK berhasil bertemu dengan Jokowi, yakni saat persiapan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
“Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap, tetapi hanya satu kali dipenuhi, yakni terkait rencana penyelenggaraan Hakordia. Itu satu-satunya pertemuan,” jelas Nawawi saat ditemui di Bogor, Kamis (12/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Nawawi juga menyatakan keinginannya untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden mengenai berbagai kondisi yang terjadi di KPK, terutama menjelang pergantian pimpinan komisi antikorupsi tersebut.
Baca Juga:
Nawawi juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih sulit untuk bertemu dengan Presiden jika dibandingkan dengan organisasi masyarakat. “Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” ungkap Nawawi.
Pernyataan ini sontak menuai berbagai respons dari kalangan pemerhati antikorupsi, termasuk dari JoMan, yang menyayangkan munculnya pernyataan tersebut. Noel berpendapat bahwa pernyataan seperti ini justru bisa merusak citra pemerintahan yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi.
Isu koordinasi antara KPK dan pemerintah menjadi topik hangat di tengah publik yang berharap adanya sinergi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Apalagi dengan menurunnya indeks persepsi korupsi di beberapa tahun terakhir, masyarakat berharap langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait, termasuk KPK, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
Baca Juga:
Meskipun pertemuan antara pimpinan KPK dan Presiden jarang terjadi, banyak yang berharap sinergi antara lembaga antikorupsi dan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mengatasi tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi, yang tidak hanya mencakup penindakan tetapi juga pencegahan melalui kebijakan yang efektif.
Polemik terkait pernyataan Ketua sementara KPK ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara lembaga antikorupsi dan eksekutif. Sementara KPK membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya, pemerintah juga diharapkan bisa memastikan bahwa lembaga tersebut tetap independen dan kuat dalam menjalankan fungsinya.
Bagi masyarakat, isu ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan keterbukaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun ada perbedaan pandangan antara pimpinan KPK dan pemerintah, harapannya kedua belah pihak dapat bersinergi lebih baik demi mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.
Baca Juga:
