Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, munculnya situs palsu yang mencatut nama Partai Gerindra telah menjadi sorotan utama di kalangan politik Indonesia. Situs palsu dengan alamat gerindra.org ini menghebohkan publik, terutama karena memuat isu kontroversial terkait akun Kaskus dengan nama Fufufafa yang dikaitkan dengan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Isu ini dianggap sebagai bentuk provokasi yang dirancang untuk merusak reputasi tokoh-tokoh politik dan menciptakan perpecahan di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Situs tersebut menampilkan logo dan tampilan yang menyerupai situs resmi Gerindra, gerindra.id, sehingga banyak masyarakat yang tertipu dengan informasi yang disajikan. Pada halaman depan situs tersebut, terdapat artikel-artikel yang membahas tentang Prabowo Subianto, salah satu tokoh politik utama di Indonesia. Namun, narasi yang disampaikan cenderung memprovokasi dan mengaitkan isu-isu sensitif seperti kontroversi akun Fufufafa, yang mengarah pada usaha adu domba.
Gerindra Mengutuk Tindakan Adu Domba
Partai Gerindra langsung merespons munculnya situs palsu ini dengan tegas. Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menilai bahwa tindakan ini adalah upaya serius untuk memecah belah partai-partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyatakan bahwa pembuatan situs dan akun palsu ini merupakan cara-cara licik untuk menimbulkan konflik di kalangan pimpinan partai.
“Saya melihat ada upaya serius mengadu domba dan memprovokasi para pimpinan kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara bikin situs dan akun abal-abal itu,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Jumat (13/9/2024).
Gerindra pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang bersumber dari situs tidak resmi dan menyarankan untuk selalu merujuk pada situs resmi partai untuk mendapatkan informasi yang valid. Tindakan ini juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Partai Lain Ikut Bersuara
Tidak hanya Gerindra, sejumlah partai politik lainnya juga mengecam keras tindakan pembuatan situs palsu tersebut. Mereka menyayangkan tindakan adu domba yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini, yang hanya bertujuan untuk menciptakan kekacauan di kancah politik nasional.
Salah satu suara kritis datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya tidak bertanggung jawab untuk memecah belah tokoh-tokoh bangsa dan menciptakan kekisruhan di masyarakat. Menurutnya, pembuat situs rela melakukan hal tersebut demi kepentingan sempit yang hanya menguntungkan kelompok kecil.
“Benar itu, upaya dari pihak yang egois hingga rela mengadu domba para pemimpin kita agar terpecah,” kata Dave Laksono saat diwawancarai oleh media pada hari yang sama. “Membuat kericuhan demi kepentingan secuil kelompok mereka,” tambahnya.
PKB Serukan Investigasi dari BSSN
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga ikut bersuara, dengan menuntut agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera melakukan penyelidikan terhadap situs palsu yang mencatut nama Gerindra tersebut. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan bahwa BSSN harus segera menelusuri asal-usul pembuat situs dan memastikan para pelaku dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.
“Itu tugas BSSN untuk menelusuri dan memastikan, dan siapa pun yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke pihak berwajib sebagai kejahatan siber,” kata Daniel Johan kepada wartawan. Ia juga menambahkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh situs-situs hoaks yang marak beredar di era digital.
Daniel Johan juga menekankan pentingnya pendidikan literasi digital untuk membantu masyarakat membedakan mana informasi yang valid dan mana yang merupakan berita bohong atau hoaks. “Selain zaman digital saat ini tidak mudah bagi masyarakat umum untuk menilai apakah ini kebenaran atau tidak, sehingga pendidikan literasi digital dan klarifikasi mana benar mana hoaks menjadi penting,” jelasnya.
Demokrat Kecam Praktik Politik Kotor
Sementara itu, Partai Demokrat turut mengkritik tajam tindakan yang mereka anggap sebagai bentuk politik kotor. Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, menilai bahwa pembuatan situs palsu tersebut adalah bagian dari strategi politik yang tidak etis dan sangat berbahaya bagi kestabilan politik nasional.
“Kami menyayangkan praktik-praktik politik kotor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terus berupaya melakukan politik adu domba dengan terus menebar fitnah,” kata Kamhar Lakumani kepada media. Ia menegaskan bahwa upaya semacam ini tidak akan berhasil mempengaruhi hubungan baik antara partai-partai yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kamhar meyakini bahwa langkah-langkah politik kotor ini hanya akan menambah keharmonisan di antara para pemimpin politik. Ia menilai bahwa relasi yang sudah terbangun baik antara para tokoh bangsa tidak akan mudah dirusak oleh upaya-upaya seperti ini.
“Kami meyakini upaya politik kotor seperti ini tak akan mempengaruhi relasi yang terbangun di antara para tokoh bangsa dan pimpinan politik yang saat ini sudah berjalan kondusif dan harmonis,” tegas Kamhar.
Upaya Menegakkan Hukum di Dunia Siber
Dengan maraknya situs palsu dan berita hoaks yang menyebar di dunia maya, banyak pihak berharap agar pemerintah, melalui instansi seperti BSSN dan Kepolisian, dapat bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Praktik pembuatan situs palsu yang mencatut nama partai politik dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius yang dapat merusak stabilitas politik serta mengadu domba antara tokoh-tokoh bangsa.
Publik juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di dunia maya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kesadaran akan literasi digital menjadi kunci penting untuk melawan penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat.